Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor yang menentukan keberhasilan dari protes viral di media sosial yang berhasil mendorong perubahan kebijakan di Indonesia, atau disebut viral-based policy. Meskipun beberapa protes yang viral berhasil menekan Pemerintah untuk mengubah sebuah kebijakan (#PeringatanDarurat, #KawalPutusanMK), namun masih banyak protes serupa, yang seringkali sama viralnya, gagal mencapai hasil yang sama untuk mendorong Pemerintah merevisi kebijakan (#TolakOmnibusLaw). Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat ditelaah guna menemukan pola bagaimana protes viral media sosial dapat secara efektif menyampaikan aspirasi publik sehingga mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan. Penelitian ini mengkaji fenomena viral-based policy menggunakan lensa teori Media Effects (Perse & Lambe, 2001) dan Media Events (Dayan & Katz, 1993) guna menganalisis karakteristik komunikasi yang membedakan viralitas yang berpotensi berkekuatan politik dari yang sekadar berupa kebisingan digital.
Keterbatasan Cumulative Effects Model
Untuk memahami mengapa sebuah protes digital yang viral dapat memicu perubahan kebijakan, pertama-tama penulis mengkritik asumsi bahwa perubahan politik semata merupakan hasil dari volume protes digital (skala viralitas). Analisis aktivisme digital seringkali secara implisit bergantung pada apa yang disebut Perse dan Lambe (2001) sebagai “Cumulative Effects Model”, bahwasannya konten media yang tersebar di mana-mana dan konsisten, ditandai oleh keselarasan (consonance) dan pengulangan, mengesampingkan kemampuan target audiens untuk membatasi paparan (exposure). Dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia, asumsinya adalah jika sebuah tagar (hashtag) menjadi tren dalam waktu yang cukup lama dan dengan volume yang memadai (viral), maka pemerintah bertindak sebagai penerima pasif yang pada akhirnya harus menyerah pada tekanan kumulatif protes digital tersebut.
Namun model tersebut masih kurang memadai dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada efek perubahan kebijakan yang terjadi. Jika paparan kumulatif menjadi satu-satunya penentu, maka beragam konten sentimen anti-pemerintah yang marak di mana-mana pada platform seperti X/Twitter akan mengakibatkan fluiditas kebijakan, sebab setiap protes yang viral harus selalu ‘dituruti’. Kenyataannya, pemerintah Indonesia masih sering mengabaikan protes warganet meskipun gerakan digital tersebut cukup masif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme viralitas bukanlah “central route” (Perse & Lambe, 2001) untuk persuasi perubahan kebijakan. Sebagaimana dipaparkan Perse dan Lambe (2001) mengenai Elaboration Likelihood Model (ELM), persuasi dapat terjadi melalui “peripheral route”, di mana pemrosesan pesan didasarkan pada isyarat (cues), alih-alih analisis pesan yang mendalam. Oleh sebab itu, untuk memahami determinan protes viral yang berhasil, penelitian ini harus beralih dari menganalisis volume pesan kepada menganalisis isyarat (cues) yang ada dalam protes viral tersebut..
Peripheral Cues dan Pemicu Direct Effects
Menggunakan model Perse & Lambe (2001), kita dapat melihat bahwa ciri khas protes viral yang berhasil ‘memaksa’ perubahan kebijakan adalah kemampuan protes tersebut untuk menerobos pertahanan pemerintah melalui peripheral cues yang dengan intensitas tinggi. Dalam arti, protes digital yang sukses bukanlah protes dengan pesan yang memuat gagasan, argumentasi dan data yang mendalam, namun protes yang berhasil ‘mengemas’ pesan protes yang kompleks menjadi trigger visual atau emosional yang sangat menggugah, seperti gambar “Peringatan Biru” dalam #PeringatanDarurat. Menurut “Direct Effects Model” (Perse & Lambe, 2001), konten media yang memiliki atribut “involuntary attention” dan “arousal” dapat menimbulkan reaksi yang cukup dapat diprediksi dan seragam.
Dalam kerangka analisis ini, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukanlah bukti adanya sikap pendengar dan demokratis, melainkan gejala efek “jangka pendek” (short-term) yang didorong oleh dorongan (arousal) fisiologis atau afektif. Pemerintah memperlakukan protes yang viral bukan sebagai ajakan untuk berdebat secara argumentatif, melainkan sebagai stimulus ancaman langsung. Oleh karena itu, protes viral memiliki peluang lebih besar untuk berhasil jika memiliki ciri khas “peripheral salience” (Perse & Lambe, 2001), yakni adanya intensitas visual atau emosional yang memaksa pemerintah masuk dalam mode reaktif, melewati “central processing” birokrasi yang panjang dan langsung merespon tuntutan protes. Isu-isu yang masih penuh teks alih-alih visual dan tidak dapat membangkitkan dorongan emosional warganet akan cenderung gagal memicu “orienting response” yang dari Pemerintah untuk mengubah kebijakan.
Gerakan Viral sebagai Unauthorized Media Events
Selain analisis terhadap isyarat psikologis pesan (Perse & Lambe, 2001), faktor struktural dalam fenomena viral-based policy juga memainkan peran penting. Penulis melihat bahwa gerakan protes viral yang berhasil mengubah kebijakan adalah protes yang berhasil ‘membajak’ kekuatan sosiologis “Media Event” (Dayan & Katz, 1992). Dayan dan Katz (1992) mendefinisikan Media Events sebagai “High Holidays of Mass Communication” yang dicirikan oleh tiga elemen fundamental, yakni interupsi rutinitas, sifat live dari transmisi, dan monopoli perhatian. Dalam konteks viral-based policy, rencana penetapan kebijakan publik merupakan event “Coronations” atau “Conquests” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melegitimasi otoritas dan mengintegrasikan masyarakat. Namun penulis melihat bahwa fenomena viral-based policy merupakan inversi dari dinamika kekuasaan tersebut.
Protes digital yang viral dan masif bertindak sebagai Media Events “tidak resmi” (unauthorized) yang memaksa negara masuk ke dalam script “Contest”, sebuah bentuk naratif di mana hasil event-nya tidak pasti, dan pihak utama (pemerintah) harus berjuang untuk menang melawan penantang (publik). Dalam hal ini, ciri khas protes viral yang sukses adalah kemampuan protes tersebut untuk mencapai “monopolistic interruption” (Dayan & Katz, 1992) dalam ruang media di Indonesia..
Sebagian besar protes yang viral di media sosial masih gagal untuk mengubah kebijakan karena masih sekadar menjadi kebisingan yang “content-relevant”, pesan protes yang aktif berdampingan dengan narasi pemerintah yang sedang ada. Sebaliknya, protes yang sukses adalah protes yang mencapai tingkat keselarasan (consonance) yang “menghentikan semua semua siaran lain” (puts a full stop to everything else on the air), yang secara efektif menangguhkan kemampuan pemerintah untuk menyiarkan narasinya sendiri. Lebih lanjut, gerakan viral ini memanfaatkan “disintermediation”, sebuah proses di mana publik berbicara langsung kepada kekuasaan melalui media sosial, melewati perantara tradisional seperti parlemen/DPR. Jika sebuah protes viral tidak dapat mempertahankan interupsi monopolistik ini, tidak dapat memaksa pemerintah untuk meninggalkan rutinitasnya dan memasuki “Contest”, atua dikalahkan oleh kontra-narasi Pemerintah melalui cyber-army atau buzzer, maka protes tersebut akan gagal mendorong perubahan kebijakan.
Pertanyaan Penelitian
Rangkaian analisis ini menunjukkan bahwa efikasi viral-based policy di Indonesia tidak dapat diukur semata-mata dengan metrik kuantitatif engagement atau volume viralitas. Sebaliknya, keberhasilan sebuah protes bergantung pada ciri komunikatif spesifik yang selaras dengan mekanisme teoretis peripheral processing dan interupsi media event. Sebuah protes viral dapat bertransisi dari sekadar kebisingan digital menjadi kekuatan pengubah kebijakan ketika protes tersebut berhasil menggabungkan high-arousal peripheral cues (memicu reaksi langsung pemerintah) dengan kapasitas struktural untuk memonopoli perhatian nasional (memaksa skrip Contest yang tidak resmi). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Apa karakteristik peripheral cues dan interupsi media event dari protes yang viral di media sosial yang berhasil mendorong perubahan kebijakan di Indonesia?
Daftar Pustaka
Perse, E. M., & Lambe, J. (2001). Media effects and society. Routledge.
Barker, M. and Petley, J. (eds) (2001) Ill Effects: The Media/Violence Debate, 2nd edn. London: Routledge.
Dayan, D. and Katz, E. (1992) Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Laporan Bacaan
| Konsep/ Topik | Ill Effects: The Media-Violence Debate | Media Effects and Society | Media Events |
|---|---|---|---|
| Posisi Umum terhadap Efek Media | Sangat Kritis/Penolak. Penelitian “efek” tradisional. Berpendapat bahwa “tradisi efek” klasik didasarkan pada omong kosong (thin air) dan tidak memiliki justifikasi logis atau empiris. Para pendukung meninggalkan perdebatan “dampak” yang sempit demi “landasan yang lebih produktif dan relevan”. | Konsensual/Integratif. Beroperasi pada “anggapan adanya efek” (presumption of effects). Berfokus pada Bagaimana efek terjadi alih-alih jika efek tersebut ada, mensintesis berbagai teori. Mengakui bahwa dampak di beberapa area bersifat marjinal atau tidak konsisten (misalnya, prestasi akademik). | Seremonial/Transformatif. Penelitian efek tradisional mungkin tidak memadai untuk acara media. Acara media, seperti siaran langsung upacara publik, adalah acara yang kuat dan transformatif yang dapat mendorong perubahan dalam pengaturan sosial (jangka panjang, tingkat masyarakat). |
| Model/ Kerangka Teoritis Inti | Terutama mengkritik kekurangan “pengaruh tradisi”, ditandai dengan fokus pada kausalitas sederhana dan masalah akumulasi hasil. Memulai (champion) teori penerimaan audiens kualitatif dan literasi media/tontonan kritis. | Mendefinisikan empat model eksplisit yang menjelaskan Bagaimana efek yang terjadi: 1. Efek Langsung, 2. Efek Kondisional, 3. Efek Kumulatif, dan 4. Efek Kognitif-Transaksional. Model-model ini memprioritaskan faktor-faktor kausal yang berbeda (misalnya, keunggulan konten vs. pemrosesan audiens). | Menggunakan empat tradisi penelitian komunikasi yang mapan untuk mengkontekstualisasikan efek peristiwa media: 1. Persuasi, 2. Teori Kritis, 3. Penelitian Gratifikasi, dan 4. Teori Teknologi. Sering mengintegrasikan teori dengan Antropologi Seremonial. |
| Konsep Violence dan Harm | Menentang “kekerasan” sebagai hal tunggal yang dapat diukur. Berargumen bahwa konteks, tujuan, dan makna menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai kekerasan (misalnya, temuan Schlesinger dkk.). Memberi label kategori “kekerasan media” sebagai “witchcraft of our society”. | Mendefinisikan konten media kekerasan sebagai bidang studi yang signifikan. Menjelaskan dampaknya melalui berbagai teori (misalnya, Pembelajaran Sosial, Priming, Transfer Eksitasi). Mencatat adanya konsensus yang luas di antara para akademisi bahwa kekerasan media merupakan bentuk kekerasan yang kecil namun kontributor signifikan terhadap perilaku agresif. | Bukan konsep inti, namun secara historis mencatat bahwa ilmuwan sosial awal mencari respons massa terhadap “tindakan kekerasan”. Ketika mempelajari efek televisi, fokusnya lebih pada konflik politik dan sosial (kontes, penaklukan) daripada kekerasan individu. |
| Peran dan Sifat Bawaan (Nature) Khalayak/ Audiense | Melihat penonton sebagai Aktif dan Interpretatif. Audiens membawa pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kritis mereka sendiri ke dalam teks. Interpretasi mereka terhadap pesan bersifat kompleks, dipengaruhi oleh budaya, logika, dan konteks, yang mengarah pada penerimaan, penolakan, atau campuran keduanya. | Aktivitas audiens didefinisikan dalam suatu kontinum, yang memberikan dampak berbeda tergantung pada modelnya. Pada Model Efek Langsung, audiens-nya “Tidak relevan”. Pada Model Kondisional/ Kognitif-Transaksional, Perlakukan audiens sebagai aktif, terlibat dalam pemrosesan kognitif (misalnya, elaborasi, menggunakan skema). Audiens pasif menyerap konten yang meresap (Model Kumulatif). | Memandang audiens sebagai salah satu dari tiga mitra penting (bersama pelaku utama dan penyiar) dalam acara media. Audiens adalah penonton yang “berkomitmen” dan diundang untuk menghuni acara tersebut. Penelitian gratifikasi menyoroti peran aktif pemirsa, dengan fokus pada kebutuhan afektif, berorientasi identitas, dan integratif. |
| Analisis Konten Media | Mendukung studi kualitatif “tujuan dan makna” (purpose and meaning) dalam setiap item media. Mengkritik analisis konten kasar yang hanya menghitung insiden kekerasan, mengabaikan konteks dan definisi subjektif (misalnya, memasukkan kartun secara keliru). Menekankan pentingnya narasi/plot dalam memahami makna. | Membedakan efek berdasarkan jenis konten: Kognitif, Afektif, atau Perilaku. Menggunakan konsep seperti agenda-setting (kognitif), framing (menyoroti aspek berita), dan priming (paparan kumulatif terhadap gambaran/stereotip yang konsisten). | Mendefinisikan acara media sebagai genre unik yang berbeda dari acara televisi sehari-hari dan berita utama. Mengkategorikan acara media menjadi tiga kategori: Naskah Dasar (Contest, Conquest, Coronation), yang masing-masing mewujudkan tipe otoritas rasional-legal, karismatik, dan tradisional Weber. |
| Metodologi Penelitian | Memerlukan metodologi kualitatif yang canggih berdasarkan pada bagaimana audiens mengekspresikan perasaan dan tanggapan mereka, yang seringkali melibatkan wawancara jarak dekat. Mengkritik ketergantungan pada korelasi, metodologi yang salah (misalnya, studi panel longitudinal yang buruk), dan kurangnya “eksperimen kritis”. | Sangat bergantung pada metode kuantitatif: meta-analisis (agregasi hasil statistik), desain eksperimen (laboratorium dan lapangan), dan studi panel longitudinal. Menggunakan konsep seperti ukuran efek untuk mengukur dampak. | Menekankan Tipologi sebagai sebuah metode, mengubah elemen definisi menjadi variabel untuk korelasi (misalnya, mengkorelasikan rasa hormat dan kekaguman). Para pendukung integrasi perspektif antropologis (ritual, upacara, pemrosesan simbol) bergerak melampaui model komunikasi linear. |
Disclosure:
This writing utilized generative artificial intelligence, NotebookLM by Google, to assist with an aspect of the writing process, namely summarizing documents in the references.
