Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena viral-based policy di Indonesia, yakni isu yang viral di media sosial dan berhasil mengubah kebijakan pemerintah, seperti #PeringatanDarurat dan #KawalPutusanMK pada Agustus 2024. Kajian aktivisme digital seperti fenomena viral-based policy yang ada masih cenderung mengukur keberhasilan gerakan tersebut berdasarkan hasil kebijakan yang konkret, seperti apakah kebijakan yang diprotes berhasil dibatalkan atau direvisi (Earl & Kimport, 2011). Akibatnya, pengukuran tersebut cenderung mengabaikan analisis dimensi kritis, khususnya telaah bagaimana ketika negara merespons dan memenuhi tuntutan protes digital, hal tersebut bukanlah sebuah kekalahan, melainkan strategi hegemonik untuk menetralkan perlawanan sembari mempertahankan struktur kekuasaan.

Kelemahan Pendekatan Semiotika dalam Menganalisis Kemenangan Digital

Studi terhadap aktivisme digital di Indonesia seringkali menjelaskan keberhasilan viral-based policy melalui perspektif efektivitas semiotika, yakni bagaimana khalayak membangun kontra-narasi untuk melawan dan mengalahkan framing pemerintah (Lim, 2013). Dalam konteks ini, kerangka teori Hall (1997) mengenai encoding/decoding merupakan alat analisis yang relevan: pemerintah mengkodekan kebijakan dengan makna pilihan mereka (misalnya, Omnibus Law sebagai program “kemajuan ekonomi” melalui tagar #IndonesiaButuhKerja), yang berikutnya direspon oleh khalayak dengan dekode secara oposisi melalui tagar #TolakOmnibusLaw, meme satir, dan narasi anti-korporasi. Hebdige (1979) menyebut proses ini sebagai bricolage, yakni apropriasi tanda untuk menciptakan makna subversif.

Namun pendekatan semiotika mengandung sebuah asumsi problematis, bahwasannya kemenangan semiotika warganet adalah kemenangan politik substantif yang bermakna. Hall (1997) memperingatkan bahwa oppositional decoding tidak otomatis menghasilkan perubahan struktural, namun hanya menunjukkan kapasitas khalayak untuk menolak makna dominan (Morley, 1980). Lebih jauh, fokus analisis pada “keberhasilan bricolage” mengabaikan fakta bahwa negara juga adalah aktor semiotik yang ‘kompeten’. Pemerintah Indonesia bukan merupakan aktor yang pasif menunggu protes terjadi; alih-alih, Pemerintah menggerakkan buzzer dan pasukan siber secara preemptive untuk membanjiri ruang digital dengan narasi tandingan yang meniru estetika gerakan grassroots. Hal ini bukan sekadar playbook propaganda lama yang muncul dalam kemasan baru, namun merupakan apa yang disebut Hebdige (1979) sebagai recuperation, di mana budaya dominan mengkooptasi dan menetralkan bahasa subversif. Artinya, ketika negara “kalah” dalam pertarungan semiotika viral-based policy dan mengubah atau membatalkan kebijakan, mereka justru sedang menang dalam level lain yang lebih dalam.

Konsesi sebagai Strategi Hegemonik Terselubung

Teori hegemoni Gramsci (dalam Hall, 1997) menawarkan lensa yang lebih tajam untuk menganalisis dinamika Pemerintah sebagai aktor dalam konteks viral-based policy. Gramsci menerangkan bahwa hegemoni bukanlah sebuah dominasi statis, melainkan sebuah “keseimbangan bergerak” (moving equilibrium), di mana kekuasaan dipertahankan melalui kombinasi konsensus dan koersi (Gramsci, 1971). Ketika viral-based policy menghasilkan “kebisingan” yang mengganggu konsensus hegemonik negara, konsesi taktis (membatalkan atau merevisi kebijakan) adalah cara paling efisien bagi Pemerintah untuk memulihkan keseimbangan tanpa mengubah struktur kekuasaan.

Contohnya dapat kita lihat pada konteks pencabutan revisi UU KPK 2019 pasca #ReformasiDikorupsi yang tidak mengubah problem sistemik korupsi atau independensi KPK, namun ‘hanya’ berhasil meredakan protes, baik di media sosial maupun protes di jalanan. Melalui konsesi pemenuhan tuntutan protes, Pemerintah tampil “responsif” dan “demokratis,” sementara kritik struktural, tentang oligarki, tata kelola, transparansi, teralihkan menjadi kemenangan parsial atas satu kebijakan. Hal ini merupakan apa yang disebut Gramsci sebagai transformismo, yakni proses mengakomodasi elemen oposisi untuk menetralkan ancaman mereka terhadap tatanan yang kekuasaan ada (Gramsci, 1971; Cox, 1983).

Kesenjangan dan Pertanyaan Penelitian

Sebagian besar studi viral-based policy memperlakukan negara dan warganet sebagai aktor terpisah dalam pertarungan semiotika. Secara metodologis, pendekatan ini lemah karena memisahkan “encoding negara” dan “decoding oposisi warganet” berarti gagal menangkap bahwa negara kini mahir dalam mimicry, yakni meniru bahasa grassroots untuk membuat hegemoni menjadi tidak terlihat. Alih-alih, negara kini beroperasi dalam frozen dialectic (Hebdige, 1979), di mana tidak ada lagi pembeda yang jelas antara pesan organik warganet yang melakukan protes dan kampanye digital disponsori oleh negara melalui buzzer. Buzzer mengadopsi bahasa, meme, dan tagar gaya aktivis digital. Ruang digital kini bukan lagi medan kontra-hegemoni yang jelas, melainkan lansekap semiotika yang terkooptasi di mana keaslian (authenticity) adalah konstruksi yang diperebutkan. Negara tidak lagi sekadar “merespons” protes, namun secara simultan memproduksi, mengkooptasi, dan menetralisir bahasa perlawanan.

Lebih lanjut, Morley (1980) dalam studinya mengenai Nationwide menunjukkan bahwa decoding audiens tidak bisa diprediksi hanya dari posisi kelas atau demografi, namun konteks diskursif dan “repertoire interpretatif” yang tersedia juga turut menentukan. Di Indonesia, ketika negara membanjiri ruang digital dengan narasi tandingan yang menyerupai suara organik protes warganet, repertoire interpretatif warganet menjadi terkontaminasi. Dari sini, pertanyaan metodologis dapat muncul, terkait bagaimana kita membedakan “kemenangan hegemonik terselubung” dari “kemenangan demokratis sejati” ketika keduanya menghasilkan outcome yang sama, yakni perubahan kebijakan.

Literatur yang ada masih mengukur keberhasilan viral-based policy dari perubahan kebijakan tanpa mempertanyakan bagaimana dan mengapa negara mengabulkan sebuah tuntutan protes. Hal ini mengabaikan kemungkinan bahwa konsesi Pemerintah adalah alat kekuasaan; alih-alih kekalahan, melainkan strategi untuk mempertahankan legitimasi sambil menetralisir ancaman struktural. Contohnya, studi tentang recuperation Hebdige (1979) berfokus pada komodifikasi budaya populer, alih-alih pada bagaimana negara menggunakan konsesi kebijakan sebagai bentuk political recuperation. Demikian pula aplikasi model encoding/decoding Hall (1997) dalam konteks viral-based policy belum mempertimbangkan bahwa negara kini beroperasi sebagai encoder dan decoder secara bersamaan, memproduksi dan mengkooptasi makna secara simultan.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana konsesi kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons viral-based policy berfungsi sebagai mekanisme hegemonic recuperation yang menetralisir perlawanan digital tanpa mengubah struktur kekuasaan?¹ Pertanyaan ini menuntut analisis yang tidak hanya melihat apakah kebijakan berubah, namun juga apa yang dipertahankan ketika negara “kalah”, serta bagaimana kemenangan semiotika warganet justru dapat memperkuat, alih-alih menggerogoti, hegemoni negara.

Daftar Pustaka

Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London and Thousand Oaks, CA: Sage

Morley, D. (1980) The Nationwide Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute.

Hebdige, Dick (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

Earl, J., & Kimport, K. (2011). Digitally enabled social change: Activism in the internet age. Mit Press.

Cox, R. W. (1983). Gramsci, hegemony and international relations: An essay in method. Millennium: Journal of International Studies, 12(2), 162–175. https://doi.org/10.1177/03058298830120020701

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers. (Original work written 1929–1935)

Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 43(4), 636–657. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386

Laporan Bacaan

Disclosure

This writing has utilized generative artificial intelligence, NotebookLM by Google, to assist with an aspect of the writing process, namely summarizing documents in the references.