Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik dari protes viral di media sosial yang berhasil memicu perubahan kebijakan di Indonesia, atau disebut viral-based policy. Meskipun beberapa protes yang viral berhasil menekan Pemerintah untuk mengubah sebuah kebijakan (#PeringatanDarurat, #KawalPutusanMK), namun masih banyak protes serupa, yang seringkali sama viralnya, gagal mencapai hasil yang sama untuk menekan Pemerintah (#TolakOmnibusLaw). Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat ditelaah guna menemukan pola bagaimana protes viral media sosial dapat secara efektif menyampaikan aspirasi publik sehingga mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan. Tulisan ini mengajukan kebaruan analisis dengan menggunakan kerangka analisis teori media Marshall Mcluhan (2003), bahwasannya perubahan sebuah kebijakan dalam konteks viral-based policy bukan merupakan respon atas konten isu viral tersebut sendiri, namun merupakan reaksi sistemik atas bentuk sensori (sensory form)-nya.
Penulis mengamati bahwa sebagian besar penelitian terhadap fenomena viral-based policy saat ini jatuh pada jebakan yang disebut McLuhan (2003) sebagai “sikap mati rasa dari idiot teknologi” (numb stance of the technological idiot), yakni terlalu fokus pada analisis konten, alih-alih struktural, yang membutakan telaah terhadap efek struktural dari media itu sendiri. Penelitian yang ada cenderung menggunakan kerangka kerja seperti analisis konten (lihat Yudha dkk., 2024), analisis sentimen (lihat Rulandari, 2024), atau pemetaan jaringan (lihat González-Bailón, 2011) untuk mengukur logika protes, seperti apa tuntutannya, siapa aktor kuncinya, dan apakah sentimen tersebut positif atau negatif. Penelitian semacam ini cenderung mengasumsikan bahwa Pemerintah adalah aktor yang “melek huruf” (literate), yang secara aktif “membaca” opini publik, menimbang manfaat secara logis, dan merumuskan tanggapan. Namun penulis melihat bahwa asumsi ini masih belum berhasil menjelaskan mengapa protes yang rasional, yang memiliki argumentasi kuat dan viral pun (seperti #TolakOmnibsLaw) masih menghadapi Pemerintah yang lembam (inert), sementara protes lain yang memiliki pesan simbolis yang tepat dapat berhasil ‘membelokkan’ kebijakan (seperti #KawalPutusanMK). Oleh sebab itu, analisis terhadap konten saja masih belum menjadi variabel yang memadai untuk menentukan determinan efektivitas protes viral, atau dalam bahasa McLuhan (2003): kegagalan untuk memahami bahwa media adalah pesan (the medium is the message).
Maka dari itu, untuk lebih memahami konflik antara Pemerintah versus protes warganet di media sosial, kita harus memahami perbedaan sifat media yang mendasar antara kedua entitas tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan kerangka analisis hot vs cool media McLuhan (2003).
Hot vs Cool Media (Birokrasi vs Media Sosial)
Pemerintah Indonesia, sebagaimana birokrasi modern pada umumnya, adalah produk dari zaman tipografi. Pemerintah bekerja dalam apa yang McLuhan (2003) sebut sebagai “ruang visual” (visual state), yakni dunia yang dikendalikan oleh alfabet fonetik dan mesin cetak. Ruang ini bersifat seragam, kontinu, dan linear (McLuhan, 2003), dan bermanifestasi sebagai sebagai produk hukum, komandi hirarkis, serta prosedur-prosedur sistematik. Efek psikis dari teknologi visual ini adalah pemisahan dan non-keterlibatan (detachment and noninvolvement) (McLuhan, 2003), menjadi birokrasi yang serba terspesialisasi dan terfragmentasi. Hal ini adalah apa yang McLuhan (2003) sebut sebagai sifat “hot medium”, yakni kecenderungan untuk memperpanjang (extends) satu input sensori visual tunggal. Struktur ini dirancang untuk bertindak tanpa bereaksi (act without reacting), memproses informasi melalui kanal-kanal resmi dan serba terpisah, dan kerap tetap mati rasa atas kebisingan sosial di sekitarnya.
Sebaliknya, fenomena viral-based policy adalah produk dari teknologi listrik (electric), berada di lingkungan media sosial smartphone. Kontras dengan birokrasi, media sosial menghapuskan linearitas media cetak dan menciptakan implosion asosiasi manusia, memperkecil dunia menjadi satu desa (the global village) (McLuhan, 2003). Berbeda dengan media birokrasi yang bersifat visual, lingkungan elektrik ini bersifat “akustik”, sebuah sfera relasi simultan (sphere of simultaneous relations), media resonansi di mana pusat berada di mana-mana dan batasnya tidak di mana-mana (center is everywhere and the margin is nowhere) (McLuhan, 2003). Alih-alih bersifat hot seperti media cetak, media elektrik bersifat cool atau low definition: menarik komitmen dan partisipasi (McLuhan, 2003). Warganet, sebagai pengguna media sosial, berpartisipasi dalam jejaring pesan untuk mengisi kekosongan dan menjadi sangat terlibat.
Perbedaan kontras di atas memberikan kita kerangka kerja baru untuk menganalisis inkonsistensi keberhasilan viral-based policy. Sebuah protes yang viral dapat gagal untuk mendorong perubahan kebijakan ketika protes tersebut cenderung menyesuaikan diri (conforms) dengan sifat hot, visual, dan logika high-definition dari birokrasi Pemerintah. Ketika warganet melakukan protes melalui konten yang panjang (contohnya #TolakOmnibusLaw), penuh syarat literasi, kritik hukum yang sangat detail, atau argumen-argumen akademis yang kompleks, protes ini menjadi hot media. Para birokrat Pemerintah, yang sudah mati rasa dan terpisah (detached) dari kebisingan sosial, mempersepsikan konten tersebut hanya sebagai sebuah informasi, bukan ancaman. Protes tersebut gagal untuk menciptakan gebrakan (shock) terhadap sistem karena ia cenderung menggunakan bahasa Pemerintah, alih-alih bahasa publik di media sosial, sehingga Pemerintah tetap dapat mempertahankan ketidakterlibatannya (noninvolvement).
Oleh karena itu, sebuah perubahan kebijakan yang didorong oleh protes viral bukanlah hasil dari tindakan persuasi, namun sebuah reaksi syok akibat sensory implosion. Sebuah protes viral dapat berhasil ketika meninggalkan logika hot media dari bentuk-bentuk debat terpelajar, dan beralih menjadi protes simbolis yang provokatif. Contohnya adalah tagar #PeringatanDarurat yang menggunakan visual biru khas sensor siaran TV, pesan sederhana dan beresonansi dengan masyarakat luas. Protes semacam ini rendah dalam data, namun tinggi dalam permintaan partisipatif; alih-alih menyajikan argumen panjang lebar untuk dibaca, namun menciptakan “drum suku” (tribal drum) (McLuhan, 2003) untuk didengarkan secara bersama-sama oleh seluruh ‘warga desa’ di media sosial. Bentuk akustik ini memenuhi (overload) sistem saraf pusat Pemerintah, sehingga meruntuhkan “Narcissus trance” mereka (McLuhan, 2003). Negara dipaksa untuk bereaksi karena cool media menuntut partisipasi, membuat hubungan arus pendek (short circuit) pada sistem birokrasi.
Pergeseran teoritis ini mengungkapkan kesenjangan penelitian, membuka peluang untuk mengkaji ulang protes viral dalam konteks viral-based policy menggunakan kerangka kerja baru: mengklasifikasikan viral issue berdasarkan bentuk sensorinya alih-alih konten semantiknya. Karakteristik yang menentukan kesuksesan sebuah protes viral bukanlah koherensi logis dari argumentasi kontennya, namun gerakan “akustik” masif untuk menyerbu bentuk hot media Pemerintah. Oleh karena itu, kita harus menggeser analisis dari yang sebelumnya cenderung telaah konten menjadi analisis bentuk (form). Pembingkaian ulang ini mengarah pada pertanyaan penelitian baru: Bagaimana sifat hot media dan cool media pada suatu protes digital dapat mempengaruhi keberhasilannya dalam mendorong perubahan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia?
Daftar Pustaka
McGuigan, J. (2006) Modernity and Postmodern Culture, 2nd ed. Maidenhead: Open University Press.
McLuhan, M. (2003) Understanding Media: The Extensions of Man. Critical Edition. London: MIT Press.
Abadi, Y. B., Thahir, A., & Fitri, T. A. (2024). The Impact Of Viral Content On Public Policy: A Systematic Literature Review On Institutional Responses To Online Public Aspirations. Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal, 3(2), 17-28.
Rulandari, N. (2024). Public participation in policy making: Sentiment analysis of TAPERA policy on Twitter. Ilomata International Journal of Social Science, 5(3), 754-768.
González-Bailón, S., Borge-Holthoefer, J., Rivero, A., & Moreno, Y. (2011). The dynamics of protest recruitment through an online network. Scientific reports, 1(1), 1-7.
Laporan Bacaan
| Modernity and Postmodern Culture (McGuigan, 2006) | Understanding Media: The Extensions of Man (McLuhan, 2003) | |
|---|---|---|
| Subjek & Ruang Lingkup | Berfokus pada Postmodernisme (kondisi budaya/epistemologis) dan Modernitas Akhir/Refleksif (kondisi sosiologis). Meneliti krisis rasionalitas dan representasi modern, khususnya dalam kaitannya dengan kapitalisme, ideologi, dan identitas. | Berfokus pada Media / Teknologi itu sendiri sebagai mesin sentral perubahan psikis dan sosial, memperlakukannya sebagai ekstensi / amputasi dari indra dan tubuh manusia. |
| Tesis tentang Kausalitas & Efek | Efek terutama ditentukan oleh logika ekonomi dan alasan kritis. Legitimasi pengetahuan bergantung pada performativitas (optimalisasi input/output) yang didorong oleh keinginan akan kekayaan. Budaya postmodern adalah “logika budaya kapitalisme akhir” (Jameson). Interpretasi membutuhkan analisis penentuan politik dan ekonomi di samping makna tekstual. | Efek semata-mata ditentukan oleh medium/bentuk itu sendiri melalui perubahan skala, kecepatan, atau pola yang diperkenalkan ke dalam urusan manusia. “Media adalah pesan”. Konten adalah gangguan yang membutakan pengguna terhadap efek sebenarnya dari media tersebut. |
| Konteks Historis | Memandang modernitas historis sebagai peradaban kapitalis yang ditentukan oleh dimensi kelembagaan (kapitalisme, industrialisme, pengawasan, kekuatan militer). Modernitas intelektual adalah proyek Pencerahan. Postmodernitas didefinisikan oleh ketidakpercayaan terhadap metanarasi dan transisi ke Era Informasi/Masyarakat Jaringan. | Menggambarkan sejarah sebagai siklus yang ditentukan oleh rasio sensorik dan teknologi. Melihat pergeseran dari zaman mekanik (3.000 tahun ledakan dan fragmentasi) ke era listrik (lebih dari satu abad ledakan dan kontraksi global). Zaman listrik mendekati simulasi teknologi kesadaran. |
| Rasionalitas dan Kritik | Alasan kritis adalah alat mendasar modernitas (misalnya, nilai-nilai Pencerahan, Voltaire, Kant). Mengakui kritik bahwa nalar kritis sering berubah menjadi rasionalitas instrumental (bagaimana melakukan sesuatu, secara efisien). Pembelaan kritik adalah sentral, menentang reduksionisme postmodern yang mereduksi segalanya menjadi wacana atau kekuasaan. | Mendefinisikan rasionalitas Barat sebagai bias terhadap urutan linier dan kontinuitas, yang berasal dari alfabet/cetak fonetik. Memandang detasemen dan tidak keterlibatan sebagai keuntungan khusus dari manusia yang melek huruf Barat, memungkinkannya bertindak tanpa bereaksi. Zaman listrik mengakhiri linearitas ini demi kesadaran total. |
| Klasifikasi Media & Bias Sensori | Membahas media terutama dalam hal representasi, gambar, dan simulasi (misalnya, hiperrealitas, tontonan Disney, simulacra Baudrillard). Fokusnya adalah pada saturasi tekstual atau visual yang dihasilkan oleh budaya massa. | Menggunakan dikotomi Hot Media (high definisi, partisipasi rendah, misalnya, cetak, radio, kuliah) dan Cool Media (low definition, partisipasi tinggi, misalnya, TV, kartun, dialog). Mengidentifikasi tulisan fonetik sebagai memperluas indera visual (mata ganti telinga) dan TV terutama sebagai perpanjangan dari indera. |
| Organisasi Sosial dan Politik | Mengemukakan Network Society (Castells) di mana kekuasaan berada dalam akses ke dan komando atas ruang arus (informasi, modal). Identitas retak dan hibridisasi (misalnya, cyborg). Politik berfokus pada identitas resisten (misalnya, Zapatista) yang memerangi politik informasi. | Berpendapat bahwa literasi fonetik dan cetak menyebabkan fragmentasi masyarakat suku, menghasilkan individualisme, nasionalisme, dan organisasi terpusat (kereta api, produksi massal). Teknologi listrik mengarah pada desentralisasi (jaringan listrik vs. kereta api) dan kembalinya tiba-tiba ke pola suku (desa global) karena saling ketergantungan yang mendalam. |
| Contoh Media | Menganalisis komputer sebagai jantung dari tubuh politik pascaindustri, Las Vegas/Disney sebagai lambang hiperrealitas, dan Perang Teluk (1991) sebagai simulakrum media. | Meneliti cahaya listrik sebagai “informasi murni tanpa konten”, kata cetak sebagai pola dasar pengulangan dan mekanisasi, dan telepon/telegraf sebagai bentuk listrik implosif yang menghapuskan ruang/waktu. |
Disclosure:
This writing utilized generative artificial intelligence, NotebookLM by Google, to assist with an aspect of the writing process, namely summarizing documents in the references.
