Perspektif Teori Media
[SAP 14] Menelaah Faktor Penentu Keberhasilan Viral-Based Policy: Perspektif Teori Efek Media
Analisis ini menunjukkan bahwa efikasi kebijakan berbasis viral di Indonesia tidak dapat diukur semata-mata dengan metrik kuantitatif keterlibatan. Sebaliknya, efikasi bergantung pada keberadaan ciri-ciri komunikatif spesifik yang selaras dengan mekanisme teoretis "peripheral processing" dan interupsi "media event". Sebuah isu viral bertransisi dari kebisingan digital menjadi kekuatan pengubah kebijakan hanya ketika ia menggabungkan "high-arousal peripheral cues" (memicu reaksi langsung pemerintah) dengan kapasitas struktural untuk memonopoli perhatian nasional (memaksa skrip "Contest" yang tidak resmi).
[SAP 13] "Sensory Form" sebagai Determinan "Viral-based Policy" di Indonesia
Penulis mengamati bahwa sebagian besar penelitian terhadap fenomena 'viral-based policy' saat ini jatuh pada jebakan yang disebut McLuhan (2003) sebagai 'sikap mati rasa dari idiot teknologi' (numb stance of the technological idiot), yakni terlalu fokus pada analisis konten, alih-alih struktural, yang membutakan telaah terhadap efek struktural dari media itu sendiri.
[SAP 12] "Viral-based Policy", Jaringan Protes, dan Simulasi Ketanggapan Pemerintah di Indonesia
Kekeliruan mendasar dalam menganalisis fenomena "viral-based policy" adalah mengasumsikan bahwa viralitas itu sendiri merupakan sebuah mekanisme perubahan. Menggunakan bingkai analisis teori masyarakat jaringan (Castells, 2000) serta simulacra and simulation (Baudrillard, 1994), penulis berpendapat bahwa keberhasilan sebuah isu yang viral untuk mengubah sebuah kebijakan bukan merupakan output dari viralitas semata, namun hasil dari konvergensi antara kondisi material dan simbolis.
[SAP 11] Perjuangan Performativitas dan “Political Intelligibility” dalam “Viral-based Policy”
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena viral-based policy di Indonesia menggunakan bingkai analisis “perjuangan performatif untuk keterbacaan politik (political intelligibility)”. Dengan menggunakan kerangka teoritis Judith Butler (1999, 2004), penulis berargumen bahwa protes digital dalam konteks viral-based policy berfungsi sebagai kinerja yang diperlukan untuk membentuk subjek politik yang intelligible agar protes tersebut dapat didengar dan direspon oleh Pemerintah. Tulisan ini juga akan mengkritik batas-batas normatif dari aspek performativitas tersebut, mempertanyakan bagaimana kondisi struktural dan norma gender dapat menciptakan hierarki di mana bentuk-bentuk penderitaan tertentu (grievances) cenderung kurang terbaca (unintelligible) sehingga gagal mencapai ambang batas viralitas yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan politik.
[SAP 10] Objek Simbolis dan Konflik Struktural: Analisis Logika "Viral-Based Policy" di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik isu viral di media sosial yang berhasil mendorong perubahan kebijakan di Indonesia, atau disebut sebagai "viral-based policy". Tulisan ini mendasarkan argumen pada kerangka kerja Blumer (1962) dan Giddens (1984), bahwasannya ciri dari isu viral yang berhasil (mengubah atau membatalkan kebijakan) tak dapat dilihat dari viralitas semata. Namun, keberhasilan bergantung pada dua pencapaian spesifik.
[SAP 9] "Viral-based Policy" dan Kuasa Hegemonik Terselubung
Penelitian ini bertujuan untuk memahami ciri-ciri isu yang viral di media sosial yang bermuara pada keberhasilan untuk mengubah suatu kebijakan di Indonesia, berikutnya disebut sebagai "viral-based policy", seperti #PeringatanDarurat dan #KawalPutusanMK pada Agustus 2024. Penulis berpendapat bahwa meskipun keberhasilan secara langsung dari gerakan tersebut salah satunya ditentukan oleh efektivitas semiotika dalam membangun kontra-narasi yang dominan, kemenangan tersebut seringkali merupakan bagian dari kuasa hegemonik terselubung, sebuah proses di mana Pemerintah "mengalah" dengan memenuhi tuntutan rakyat guna menetralkan ketegangan di media sosial dan mempertahankan kekuatan struktural mereka.
[SAP 7] Sintesa Pertanyaan Penelitian
Tulisan ini membangun sintesa pertanyaan penelitian dari rangkaian analisis atas fenomena 'viral-based-policy' menggunakan teori sosial, teori praktik, teori media, dan teori ekonomi politik.
[SAP 6] Perspektif Ekonomi Politik Budaya atas Fenomena Aktivisme Politik di Media Sosial
Akibat fenomena viral-based policy, media sosial digembar-gemborkan sebagai kekuatan revolusioner dalam konteks kekuasaan politik, di mana tagar viral dan campaign yang dipimpin warganet tampak memberikan kekuatan pada orang biasa untuk menetapkan agenda publik dan menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan. Meski demikian, hal ini adalah narasi optimis yang terlalu berat pada sisi "soft cultural economy" yang berisiko mengabaikan struktur material yang melingkupinya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi narasi optimis yang melihat bahwa media sosial adalah kekuatan demokratisasi, guna mengidentifikasi kesenjangan perspektif kritis dan mengusulkan arah penelitian baru untuk membangun pemahaman yang lebih baik atas fenomena viral-based policy.
[SAP 5] Analisis Viral-based Policy di Indonesia: Bagaimana Keberhasilan sebuah Perubahan Ditentukan oleh ‘Selera Rakyat’
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik viral-based policy yang berhasil mendorong perubahan di Indonesia. Penulis mengusulkan dua parameter baru untuk menganalisis fenomena viralitas isu politik di media sosial, yakni 'value' dan 'vanity'. 'Value' adalah bagaimana sebuah isu politik dapat meraih momentum untuk menjadi viral 'vanity' adalah bagaimana sebuah isu dikemas dan ditampilkan sebagai 'konten' di media sosial agar sesuai dengan selera warganet dan mendapatkan dukungan untuk menyebar secara lebih luas dan lebih cepat.
[SAP 4] Analisis Fenomena 'Viral-based Policy' di Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Sosial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ‘viral-based policy’ di Indonesia, di mana isu-isu yang viral di media sosial tampak memiliki kekuatan untuk menekan Pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Namun tak semua viralnya gerakan suara di media sosial ini membawa keberhasilan untuk mendorong perubahan sosial-politik. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa skala viralitas semata bukanlah kondisi yang cukup untuk keberhasilan sebuah gerakan yang menggunakan media sebagai alat perubahan.